PETISI BURUH & RAKYAT INDONESIA TOLAK PP 78/15 TENTANG PENGUPAHAN

Bapak H ,Ir .Joko Widodo  Presiden RI ,Yth,

Bahwa dalam PP No.78 Tahun 2015 tentang pengupahan ,mekanisme kenaikan upah diatur berdasarkan persentase Inflasi & Pertumbuhan Ekonomi ,tidak lagi diatur berdasarkan pada  Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Hal tersebut bertentangan dengan UNDANG -UNDANG  DASAR 1945 Pasal 27 ayat (2) " tiap-tiap warga negara  berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan " dan Pasal 28D ayat (2) "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja " serta UU No 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 88,pasal 89 dan 98 maka dengan ini kami Buruh dan Rakyat Indonesia ,menuntut kepada Bapak selaku Presiden RI Untuk :

  1. Mencabut dan membatalkan pemberlakuan Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
  2. Tidak memberlakukan Formula Kenaikan Upah Minimum berdasarkan Inflasi + PDB (Pertumbuhab Ekonomi)
  3. Naikan UMP/UMK 2016 Sebesar RP.500.000-, atau 25% dan berlaku upah minimum sektoral di seluruh wilayah provinsi /daerah dengan besaran 10-25% lebih tinggi  dari UMP /UMK tahun 2016 yang diputuskan.

 


heri irawan    Hubungi penulis petisi


ATAU

Alamat email Anda tidak akan disiarkan di situs kami. Namun demikian, penulis petisi akan melihat semua informasi yang Anda berikan di formulir ini.

Anda akan menerima surel berisi tautan untuk mengonfirmasikan tanda tangan Anda. Periksa kotak masuk Anda (dan folder spam)